RKAKL Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

RKAKL Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

RKA-KL   merupakan   dokumen   perencanaan  dan   penganggaran   yang   berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari Renja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penganggaran secara strategis dalam RKA-KL perlu dibatasi dengan pagu realistis, agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan-tujuan fiskal, sehingga penyusunan RKA-KL oleh Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan setelah menerima Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan  prioritas  anggaran hasil  pembahasan Pemerintah Pusat  dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pagu Sementara tersebut merupakan batas tertinggi alokasi  anggaran yang dirinci  menurut program dan terdiri atas pagu rupiah murni, PHLN, dan PNBP.

Penyelesaian RKA-KL

Tahap akhir dari proses penyusunan RKA-KL adalah proses memasukkan data dan komponen input pada fasilitas kertas kerja di  aplikasi RKA-KL. Dalam tahap ini, perencana memasukkan informasi kinerja, serta rencana kegiatan dan alokasi pendanaannya dalam rangka untuk menghasilkan outputnya.

1. Informasi  kinerja  didapat dari  dokumen-dokumen seperti :  Renstra, RKP dan Renja K/L;
   
2. Untuk  komponen  input  yang  sudah  ada  sistem  aplikasinya,  seperti  belanja pegawai dan SBK, satker dapat me-restore data tersebut ke dalam kertas kerja.
3. Untuk komponen input lainnya, dimasukkan secara manual, mengikuti tingkatan yang ada dalam komponen input yang ada.

RKA-KL yang telah disusun diteliti kembali kesesuaiannya dengan pagu yang ditetapkan serta tidak mengakibatkan :

1. Pergeseran anggaran antar program;
2. Jumlah  alokasi  dana  pada  masing-masing  program  harus  sesuai  dengan  SE tentang pagu sementara;
3. Pengurangan belanja eks kegiatan 0001 dan 0002;
4. Perubahan   pagu   sumber   pendanaan/sumber   pembiayaan   (RM/PLN/ HLN/PNBP); dan
5. Sumber pendanaan/sumber pembiayaan dalam menghasilkan output tidak diperbolehkan berubah/bergeser.

RKA-KL ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau yang setingkat Eselon I selaku KPA sebagai penanggung jawab program.

RKA-KL   (termasuk   Kertas   Kerja   RKA-KL)   disampaikan   kepada   Kementerian Keuangan c.q.    Direktorat    Jenderal    Anggaran    sekurang-kurangnya   dilampiri dokumen/data pendukung berupa:

1. TOR   dan   RAB   untuk   setiap   Output   Kegiatan   yang   ditandatangani   oleh penanggung jawab Kegiatan atau pejabat lain yang berwenang;
2. Surat  Pernyataan Tanggung  Jawab  Mutlak (SPTJM)  yang  ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apabila rincian biaya yang tercantum dalam KK RKA-KL tidak terdapat dalam  Standar Biaya. Penyusunan SPTJM mengacu pada format dan tatacara pengisian di bawah;
3. Arsip data komputer (ADK) RKA-KL dan KK RKA-KL Satker;
4. Hasil kesepakatan dengan DPR;
5. Daftar  alokasi  Pagu  masing-masing  Unit  Eselon  I  yang  dirinci  berdasarkan Program, Satker dan Sumber Pendanaan;
6. Gender Budget Statement (GBS) apabila berkenaan dengan ARG.  Penyusunan GBS mengacu pada format dan contoh di bawah;.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU (RBA BLU) apabila berkenaan dengan Satuan Kerja BLU.

Berikut berkas RKAKL Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali : 

• Link Menuju Berkas RKAKL