Bidang PHU Bali : Selama 3 (tiga) hari berturut-turut sejak 04 - 06 Oktober 2020, anggota Komisi VIII DPR-RI Daerah Pemilihan Bali, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, menyapa jemaah haji Provinsi Bali melalui kegiatan Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji dan JAMARAH (Jagong Masalah Umrah dan Haji). Selama tiga hari itu pula anggota legislatif dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menyerap beberapa aspirasi terkait penyelenggaran ibadah haji dan umrah.
Senator kelahiran Denpasar pada 4 April 1967 itu hadir pada kegiatan yang langsung dipandu Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, H. Kusnul Hadi. Menurut Ketua Panitia Kegiatan, H. Muhammad Nasihuddin, kegiatan selama tiga hari tersebut merupakan program kemitraan antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan DPR-RI. "Serentak seluruh provinsi di Indonesia menggelar kegiatan serupa, ujarnya.
Pada kegiatan Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji yang dihadiri oleh unsur jemaah, KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah), IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji dan Umrah) dan KUA Kecamatan, ada beberapa dinamika yang ditangkap oleh Kesuma Kelakan, diantaranya kekhawatiran terkait pemeriksaan kesehatan ulang bagi jemaah yang berpotensi memberatkan jemaah secara finansial.
"Harus diakui kondisi kesehatan saat ini tentu dapat berbeda dengan kondisi saat berangkat nanti sehingga wajar untuk tuntutan untuk pemeriksaan kesehatan ulang. Problemnya siapa yang akan menanggung pembebanan biaya tersebut? Kalau jemaah, jelas berpotensi memberatkan karena harus bayar general check-up dua kali yang biayanya bisa mencapai 1-2 juta per pemeriksaan," ujar mantan Wakul Gubernur Bali periode 2003-2008.
Alit Kelakan, sapaan anggota DPR-RI nomor 231, setuju untuk memperjuangkan di pembahasan Komisi VIII DPR-RI agar pembebanan biaya tidak kepada jemaah. Salah satu peluang yang memungkinkan adalah pembebanan biaya kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dapat diambilkan dari nilai manfaat setoran awal jemaah.
Problem mengemuka juga datang dari penggiat KBIHU Bali terkait biaya bimbingan manasik haji yang diselenggarakan KBIHU. Menurut H. Soeyono dari KBIHU Persaudaraan, mereke telah menarik biaya 1,2 juta untuk 25 kali manasik dan seluruh rangkaian kegiatan manasik sudah dilaksanakan. Jika jemaah diberangkatkan pada tahun 2021 maka mau tak mau tahun 2021 perlu diagendakan manasik lagi bagi jemaah dan perlu pembiayaan lagi.
Para penggiat KBIHU di Bali meminta agar anggota legislatif memperjuangkan nasib pembinaan yang dilaksanakan KBIHU untuk tahun 2021 mendatang agar tidak membebankan lagi kepada jemaah. "Kami salah satu lembaga yang terdampak pandemi COVID-19, selain pihak pariwisata atau pelaku usaha ekonomi. Mungkinkah kami juga dialokasikan mendapatkan bantuan sosial seperti pelaku usaha lainnya?", tandas H. Soeyono yang juga didukung rekan KBIHU lainnya.
Sementara itu, dalam kegiatan JAMARAH, para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) mengeluhkan dana investasi yang telah mereka bayarkan kepada para pihak terkait umrah, baik penerbangan maupun pihak hotel, catering dan transportasi di Arab Saudi. Misal saja yang diutarakan Hary dari PT Bumi Nata Wisata yang mengaku tidak berdaya terkait kebijakan dari pihak penerbangan terhadap dana yang telah pihak PPIU setorkan.
"Beberapa pihak penerbangan tidak bersedia untuk refund, ada yang bisa refund separo, ada yang memberikan solusi reschedule, pihak Saudia alhamdulillah bersedia refund 100 persen. Dana yang kita setorkan ke pihak akomodasi di Arab Saudi belum bisa diambil. Saat ini kami mengalami kesulitan ekonomi karena pemberangkatan off, dana investasi kami di para pihak juga tidak bisa ditarik. Mohon agar kondisi tersebut menjadi perhatian legislatif," paparnya.
Menanggapi berbagai keluhan para penggiat haji dan umrah di Provinsi Bali, Kesuma Kelakan berjanji untuk membawa aspirasi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII dengan para pihak terkait penyelenggaraan haji dan umrah. "Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawa aspirasi ini ke Jakarta. Doakan semoga berbagai problem dapat segera teratasi dengan baik dan membahagiakan para pihak," ujar Kelakan. (nas)
