Karangasem (Kemenag) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Komang Sri Marheni, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan ketepatan pelaksanaan dalam proyek pembangunan Gedung Layanan Haji dan Umrah (PLHUT) yang dibiayai melalui skema SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Penegasan ini disampaikannya saat memberikan arahan dalam kegiatan Penandatanganan Kontrak Fisik dan Konsultan Pengawasan serta Pre-Construction Meeting (PCM) yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Rabu (28/05/2025).
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pihak terkait, antara lain Ketua Tim Dokumen yang mewakili Kabid PHU, Kepala Kankemenag Karangasem, PPK dan Pejabat Pengadaan SBSN, Tim Teknis Dinas PUPR Karangasem, CV Ganesha Teknika (konsultan perencana), PT Maha Widya (konsultan pengawasan), PT Andika Mandiri (pelaksana konstruksi), serta Tim Pengelola SBSN PLHUT Karangasem.
Komang Sri Marheni dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas selesainya tahapan perencanaan dan dimulainya tahapan pelaksanaan konstruksi. Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh profesionalisme.
“Setelah perencanaan selesai, bersyukur satu tahapan pembangunan yang bersumber dari pembiayaan SBSN telah dilaksanakan hari ini melalui penandatanganan kontrak. Saya berharap pekerjaan konstruksi benar-benar terlaksana sesuai kontrak, selama 150 hari kerja. Konsultan pengawasan pun harus menjalankan profesionalitasnya secara penuh, agar bangunan yang kita harapkan dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.
Dalam sesi PCM, KaKanwil juga menekankan pentingnya mencermati ulang rencana kerja agar tidak ada bagian yang terlewatkan, yang dapat dievaluasi melalui mekanisme MC Nol. Hal ini untuk memastikan seluruh aspek pembangunan telah sesuai dan tidak menyisakan pekerjaan rumah di masa mendatang.
“Ingat bahwa proyek SBSN ini sesungguhnya bersumber dari dana pinjaman. Tentu kita tidak ingin ikhtiar negara ini tersia-siakan gara-gara pembangunan yang slebor, serampangan, dan tidak terencana secara matang. Jangan berpikir nanti bisa direnovasi. Justru sekaranglah saatnya dituntaskan secara sempurna,” tegasnya.
Tak hanya itu, KaKanwil menyoroti pentingnya tanggung jawab moral terhadap dana pembangunan yang juga bersumber dari kontribusi masyarakat. Ia meminta agar seluruh proses pembangunan dilaksanakan dengan integritas tinggi.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dijelaskan kepada masyarakat. Setiap jengkal bangunan harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tambahnya.
Menutup arahannya, Kakanwil mengingatkan agar tidak ada praktik-praktik menyimpang selama pelaksanaan proyek. Ia meminta semua pihak menjaga integritas dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana, prototipe, serta ketentuan perundangan.
“Saya tidak ingin mendengar ada selentingan negatif atau ‘main mata’ dalam proses pembangunan ini. Laksanakan pembangunan dengan akuntabel, demi kemashlahatan umat. Karena tugas kita adalah melayani umat,” pungkasnya.
Dengan dimulainya tahap pelaksanaan ini, diharapkan proyek PLHUT Karangasem dapat berjalan lancar dan menjadi contoh pembangunan yang berkualitas, tepat guna, dan tepat sasaran.(sn)
