(Humas Bali) Tidak cukup meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam pembangunan Zona Integritas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali pun bertekad untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu, menghadapi audit laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni selaku Kepala Kanwil yakin jajarannya mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Bertempat di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Jum’at, 10 Februari 2023 mengawali audit dilakukan entry meeting guna menyampaikan informasi awal dari tim pemeriksa BPK.
Dalam sambutannya Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni menyampaikan bahwa sebagai upaya mengimplementasikan integritas kita selaku aparatur sipil negara dalam melaksanakan amanah sebagai pelayan publik dan pelaksana anggaran pemerintah, maka sudah seharusnya kita bertanggung jawab dalam pemanfaatan anggaran yang diberikan kepada instansi kita dengan efektif, efisien, akuntabel, mendukung program prioritas pemerintah, dan sebesar-besarnya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal penyusunan laporan keuangan pun kita dituntut untuk mampu menyusun laporan keuangan yang memadai (reasonable assurance), disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
“Seperti yang kita ketahui bersama, pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, khususnya di instansi kita Kementerian Agama.”Ujar Marheni.
Tahun 2022 Kanwil Kemenag Provinsi Bali telah meraih 5 penghargaan yakni predikat WBBM, Penyelenggara Pelayanan Publik Prima, Penyedia Sarpras Ramah Kelompok Rentan Terbaik, WBK pada MAN Karangasem, dan Itjen Award. Hal ini merupakan capaian dari upaya kami dalam membangun perubahan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan bagi Kementerian Agama. Tentunya prestasi ini juga kami upayakan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin agar dibarengi dengan Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel.
“Saya berharap jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali dapat selalu menjaga komitmennya untuk berupaya melakukan perubahan, memiliki laporan keuangan yang memadai, mampu memberikan pelayanan publik prima dan berdampak bagi masyarakat.” Pesan Ka Kanwil.
Sementara itu tim audit BPK menyampaikan bahwa audit kali ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Kemenag, dengan mempertimbangkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI); Kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, dan kecukupan pengungkapan.
Audit ini akan dilaksanakan terhitung dari tanggal 9 hingga 25 Februari 2023 dan dilakukan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, UHN Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dan MTsN 3 Jembrana.
Hadir dalam entry meeting ini Wakil Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Perwakilan dari STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Pembimas, Kepala Kemenag Kabupaten Jembrana, Kepala Kemenag Kabupaten Buleleng, Kabid, Pembimas dan pengelola keuangan dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali serta kepala MTsN 3 Jembrana.(sn)
