(Humas Bali) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali Senin, 5 April 2021 bertempat di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) secara daring (dalam jaringan). Rakernas diikuti juga oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Pembimas di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali serta seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se Bali.
Rakernas ini sendiri dibuka oleh Menteri Agama (Menag) RI KH Yaqut Cholil Qoumas dan digelar selama tiga hari terhitung tanggal 5 hingga 7 April 2021. Rakernas tahun ini merupakan Rakernas Monumental seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Bapak Nizar Ali, merupakan Rakernas pertama yang digelar diera kepemimpinan Bapak Yaqut Qoumas sebagai Menteri Agama dan Bapak Zainut Tauhid sebagai Waki Menteri Agama. Selain itu juga Rakesnas tahun ini yang pertama kali digelar secara video meeting yang diikuti oleh 705 jajaran Kemenag, Pejabat Eselon I Pusat hingga Kepala Kankemenag Kota/Kabupaten.
Rakernas tahun ini mengusung tema Percepat Transformasi Pelayanan Publik. Tema ini diangkat untuk menterjemahkan 5 poin penting pidato Bapak Joko Widodo setelah resmi dilantik menjadi Presiden RI 2019-2024 yaitu Ingatkan birokrasi agar membuat masyarakat menikmati pelayanan serta Membangun SDM dan infrastruktur.
“Kita dituntut untuk mempercepat proses perubahan, dalam hal ini kita harus mempercepat perbaikan pelayanan public, karena tanpa pelayanan public yang baik kinerja pemerintah akan menjadi absurd” Ujar Nizar Ali.
Sementara itu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak seluruh jajarannya untuk bersama membuat Kementerian Agama menjadi lebih baik lagi kedepannya. Menjadikan Kementerian Agama yang melayani semua agama. “Kita harus merubah mindset kita bahwa Kementerian Agama bukan melayani Islam saja tetapi melayani semua agama” Ujar Menag.
“Saya ditunjuk oleh Presiden untuk membantu tugas beliau dimana Presiden Joko Widodo menitipkan beberapa mandatori, antara lain: pertama, moderasi beragama dan kedua, perbaikan tata kelola organisasi,” ungkap menag.
Penguatan moderasi beragama, menurut Menag, tidak hanya menjadi pekerjaan rumah Kementerian Agama, tapi seluruh bangsa Indonesia. Menurut Menag, saat ini ada sebagian warga bangsa yang terjebak dalam dua titik ekstrem, kiri dan kanan, liberal dan konservatif. “Dua titik ini ingin kita satukan dalam ruang yang bernama moderasi beragama,” kata Gus Menteri.
Hal kedua yang menjadi mandatori, lanjut Menag, adalah perbaikan tata kelola organisasi. Menag ingin pelayanan publik di Kementerian Agama dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk perkembangan teknologi. Menag mengaku masih mendapat masukan dari masyarakat terkait layanan Kemenag yang panjang dan berbelit. Gus Menteri meminta jalur layanan itu bisa dipotong agar lebih ringkas dan cepat.
Untuk mewujudkan percepatan transformasi publik, Gus Menteri menyampaikan bahwa saat ini tengah disiapkan Situation Room dan Super Apps. Situation Room digunakan untuk memantau perkembangan dan pergerakan dinamika masyarakat, baik sosial, politik, maupun keagamaan agar Kemenag bisa memberikan respons secara cepat atas apa yang terjadi di masyarakat.
Adapun Super Apps disiapkan untuk menjadi jembatan dari semua aplikasi layanan yang ada di Kementerian Agama. “Saya membayangkan, masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak perlu lari dari satu meja ke meja lain. Meski sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ini secara kualitas harus ditingkatkan,” pesan Menag.(sn)
