(Inmas Bali) Senin, 2 Desember 2019 Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali I Nyoman Lastra, S.Pd, M.Ag menerima Dewan Masjid Indonesia yang dipimpin oleh H. Bambang Santoso yang juga selaku DPD RI perwakilan dari Bali. Rombongan diterima hangat di ruang rapat Kepala Kantor.
Hadir juga dalam pertemuan itu Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Bimas Islam, dan juga pengurus Dewan Masjid Provinsi Bali yang juga selaku ASN pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali.
Maksud dan tujuan dewan masjid ini tidak lain adalah terkait rencana Dewan Masjid Provinsi Bali yang akan melaksanaka musyawarah wilayah pada tanggal 14 Desember 2019 mendatang, Muswil itu juga rencananya akan dihandiri oleh Gubernur Bali seperti yang dijelaskan oleh Bapak H. Bambang Santoso.
“Muswil ini juga akan mengangkat bagaiman kehidupan beragama seperti makna menyama braya yang selama ini dipegang oleh masyarakat Bali, selain itu juga salah satu tema yang akan diangkat dalam Muswil ini yaitu agar masjid mampu terbebas dari radikalisme” ujar Bambang.
Seperti diketahui selama ini bahwa tidak jarang masjid atau tempat ibadah dijadikan tempat untuk menyebarkan ajaran yang bersifat radikal, sehingga perlu kiranya dalam hal ini Dewan Masjid menyatakan sikap agar Masjid benar benar terbebas dari paham atau aliran agama yang bersikap radikal.
Menanggapi rencana kegiatan muswil tersebut, I Nyoman lastra menyambut baik bahkan siap membantu melalui Bidang Bimas Islam jika memerlukan SDM untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Selain itu juga Nyoman Lastra menyoroti tema yang akan diangkat oleh Dewan Masjid yaitu radikalisme bahwa jangan radikalisme itu diarahkan pada salah satu agama tertentu saja karena hal itu akan menimbulkan kemarahan. “ Kolaborasi dan sinergisitas antara DWI dan Kementerian Agama dan juga Dewan Perwakilan Daerah RI akan mengambil banyak manfaat” ujar Nyoman Lastra. Lebih lanjut juga Nyoman Lastra menyampaikan bahwa kita perlu membangun moderasi bergama untuk menangkal radikalisme.
Dalam kesempatan ini juga, Nyoman lastra berkesempatan menyampaikan bahwa tahun 2020 mendatang Kementerian Agama Provinsi Bali mengalami kekurangan dari Anggara Pengeluaran Belanja Negara (APBN) sehingga perlu kiranya kegiatan lintas sectoral digiatkan guna menanggulangi minimnya anggaran. “Bantuan dari DPD RI juga diharapkan untuk membantu setiap program kerja dari Kementerian Agama Provinsi Bali” tegas Nyoman Lastra.(sn)
