Denpasar (Kemenag) - Keberadaan Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing KBIHU Provinsi Bali diminta untuk membantu petugas kloter memberikan pelayanan kepada jemaah haji, bukan justru berprilaku seperti jemaah VIP yang minta dilayani.
Demikian pesan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, H. Mahmudi, saat memberikan arahan Konsolidasi Persiapan Pelunasan dan Dokumen Perjalanan Dalam Negeri bagi PHD dan Pembimbing Ibadah KBIHU, Jumat (28/02/2025). Hadir dalam kegiatan tersebut 6 calon PHD dan 2 Pembimbing Ibadah KBIHU yang terseleksi di Provinsi Bali.
Menurut H. Mahmudi, eksistensi PHD dan Pembimbing Ibadah KBIHU sangatlah strategis sebagai mitra petugas kloter. "Apalagi rencana awal petugas kloter saat ini dikurangi, maka sangat penting eksistensi PHD dan Pembimbing KBIHU utk memberikan pelayanan, pembinaan dan pelindungan kepada jemaah," ujarnya.
Karenanya, H. Mahmudi meminta kepada PHD dan Pembimbing KBIHU untuk benar-benar memahami posisinya sebagai bagian dari petugas yang harus memberikan pembinaan dan pelayanan, bukan justru minta dilayani layaknya jemaah VIP.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pelayanan Haji Reguler, H. Muhammad Nasihuddin, memandu kegiatan konsolidasi. Beberapa hal yang disampaikan antara lain terkait tahapan-tahapan pelunasan yang harus dilalui PHD, kelengkapan administrasi dokumen pemvisaan serta aktivitas-aktivitas yang dilakukan PHD dan Pembimbing KBIHU saat di Provinsi Bali, Embarkasi Surabaya, selama di Arab Saudi sampai kembali ke tanah air.
H. Nasihuddin menegaskan bahwa pelunasan baru dapat dilakukan setelah ada SK Penetapan PHD dan Pembimbing KBIHU dari Menteri Agama atau Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
"Infonya SK PHD akan segera terbit sehingga dapat segera melakukan pelunasan. Hanya saja kami ingatkan untuk menyicil dokumen pemvisaan, yaitu dokumen keimigrasian, dokumen kesehatan dan perekaman Saudia visa bio," jelasnya. (nas)
Kontributor: Bidang PHU
