(Humas Kanwil), Netralitas ASN menjelang tahun politik merupakan salah satu perhatian yang sangat penting sebab ASN masih tetap mempunyai hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 namun dituntut tetap netral.
Berkenaan dengan hal tersebut bertempat di aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali pada Bagian Tata Usaha melalui bagian Hukum dan Kepegawaian menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum Netralitas ASN Menjelang Tahun Politik, Jumat (8/12/2023).
Menghadiri dan sekaligus membuka kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha H. Arjiman yang didampingi oleh Gusti Nyoman Gede Ardana selaku ketua panitia, menyampaikan bahwa ASN sebagai penjaga amanat undang-undang, penyelengara negara dan menjamin pelayanan publik yang adil bagi masyarakat maupun pihak lainnya harus mampu menjaga kestabilan politik hingga pesta demokrasi berakhir.
Sinergi dengan lintas sektoral terus ditingkatkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Bali terlebih lagi yang berkaitan dengan hukum seperti halnya dengan Tim Densus 88 Anti Teror (AT) Polri yang turut hadir dalam kegiatan ini.
“Kehadiran tim Densus 88 AT Polri merupakan wujud sinergi dibidang hukum. Tugas dibidang hukum antara Kanwil dengan Polri harus seirama” kata Kabag TU kepada Kabid dan Pembimas serta ASN dan PPPK yang mengikuti kegiatan ini.
Melalui kegiatan ini yang hanya berlangsung 1 hari saja, Jumat, 8 Desember 2023, Kabag TU mengajak untuk mewujudkan Pemilu yang aman dan damai dengan konsep moderasi dan moderat.
“Berbeda pilihan itu adalah wajar. Harus tetap saling menghargai seperti halnya keberagaman yang ada di Indonesia. Untuk itu mari kita pahami konsep moderasi di tahun politik dengan merubah pola pikir sehingga mampu menjadi moderat dimanapun berada” tutur Arjiman.
Sementara itu I Made Palguna Arwijaya selaku Kasatgaswil Bali Densus 88 AT Polri menyampaikan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mendapat anugerah kebhinekaan yang dibalut dengan ideologi Pancasila.
“Untuk itu mari rawat kebhinekaan ini. Sebagai leading sektor agama dan keagamaan Kementerian Agama memiliki peran startegis salah satunya adalah menjaga kerukunan umat beragama dan menjadi pertahanan dari masuknya paham radikal di Provinsi Bali dan kami akan selalu mengawal keamanan dan ketertiban dari ancaman manapun” pungkas Palguna Arwijaya.(ca)
