Denpasar (Kemenag) – Komitmen Kementerian Agama untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) kembali
ditegaskan melalui penyelenggaraan Workshop Perencanaan Anggaran Tahun 2025,
yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali selama dua
hari, Rabu-Kamis (18–19 Juni 2025) yang dipusatkan di Aula Kanwil Kemenag
Provinsi Bali. Kegiatan ini diperuntukkan bagi Pejabat Fungsional Perencana
(JFT Perencana) dari lingkungan Kanwil, satuan kerja kabupaten/kota, hingga perwakilan
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di Bali.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenag
Provinsi Bali, Komang Sri Marheni, yang hadir didampingi oleh Kepala Bagian
Tata Usaha, H. Syarif Hidayatullah, Ketua Pokjanas Kemenag RI yang diwakili
oleh Muamar Haikal, serta Ketua Panitia, Pande Made Ariawan, bertempat di Aula
Kanwil Kemenag Provinsi Bali.
Ketua Panitia Pande Made Ariawan dalam laporannya,
menekankan bahwa peran JFT Perencana kini sangat strategis, terlebih menjelang
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2025–2029.
“Perencana harus memastikan bahwa setiap rencana kerja dan
anggaran selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, prioritas nasional, dan
visi-misi Kementerian Agama,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa workshop ini menjadi ajang untuk
memperkuat sinergi antarunit kerja, meningkatkan kualitas SDM, serta
mengarahkan seluruh proses penyusunan anggaran berbasis kinerja, responsif, dan
analitis.
Selanjutnya, dalam sambutannya yang inspiratif, Kakanwil
Komang Sri Marheni menegaskan bahwa perencanaan bukan sekadar rutinitas,
melainkan instrumen perubahan. Ia menantang para perencana agar mampu tampil
sebagai agen transformasi, bukan hanya eksekutor administratif.
“Jangan asal copy-paste program! Rencana itu harus lahir
dari data yang valid, kebutuhan nyata masyarakat, bukan dari asumsi pribadi,”
tegasnya.
Kakanwil juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas
wilayah, serta menolak praktik persaingan antar daerah. Menurutnya, setiap
perencana harus menjadikan anggaran sebagai alat untuk menciptakan layanan
publik yang inklusif dan berkeadilan.
“Tidak ada lagi layanan Kemenag hanya untuk yang sempurna,
berduit, atau berpenampilan mewah. Semua masyarakat, termasuk kelompok rentan,
berhak atas pelayanan yang bermartabat,” ujarnya penuh semangat.
Kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi langsung dari
Pokjanas Kemenag RI, yang diwakili oleh Muamar Haikal. Ia menyampaikan
kekaguman terhadap capaian Kemenag Provinsi Bali dalam mewujudkan pelayanan
publik yang progresif dan inklusif.
“Cerita tentang perjuangan itu bukan lagi sekadar dongeng.
Dan ternyata, sosok kesatria yang berjuang itu kini ada di hadapan kita semua,”
ungkapnya, merujuk pada dedikasi luar biasa jajaran Kemenag Bali.
Muamar juga memuji fasilitas ramah disabilitas yang dimiliki
Kemenag Bali sebagai contoh nyata implementasi pelayanan yang berpihak kepada
semua kalangan.
“Saya menyaksikan langsung bagaimana aksesibilitas di sini
benar-benar diperhatikan. Ini bukan hanya prestasi institusi, tetapi juga
kebanggaan kolektif kita,” jelasnya.
Tak hanya menyentuh aspek teknis, materi workshop juga
mencakup dimensi sosial, ekonomi, hingga spasial. Hal ini bertujuan membentuk
perencana yang holistik dan mampu berpikir lintas sektor dalam menyusun
program-program prioritas.
Sebagai bentuk penghargaan, cenderamata secara simbolis
diserahkan kepada Kakanwil Komang Sri Marheni oleh Pokjanas Kemenag RI dan para
perencana Provinsi Bali, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan arahannya
selama ini.
Workshop ini diikuti oleh 45 peserta yang terdiri dari
Pejabat Fungsional Perencana, Penyusun Anggaran, perwakilan PTKN di Bali
seperti Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa dan STAH Mpu Kuturan
Singaraja, serta perencana lintas sektor lainnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir perencanaan anggaran
Kementerian Agama yang bukan hanya indah di atas kertas, tetapi berjiwa,
berdampak, dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat.
“Tantangan pasti ada, tapi justru dari situ lahir inovasi.
Mari jadikan workshop ini sebagai ruang intelektual dan spiritual untuk
melahirkan rencana yang hidup, bukan sekadar formalitas,” pungkas Komang Sri
Marheni. (Wyn)
