(Bidang Pendidikan Islam) Perencanaan Anggaran yang efektif, efisen dan akuntabel tentunya didukung oleh data yang akurat dan valid, oleh sebab itu Seksi Sistem Informasi Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Minggu sd Selasa (19-21) Pebruari mengadakan kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) Data Perencanaan Program Bidang Pendidikan Islam Tahun 2018.
Fokus Grup Diskusi (FGD) Data Perencanaan Program Bidang Pendidikan Islam Tahun 2018 bertempat di Hotel Neo Denpasar yang diikuti oleh 131 Peserta yang terdiri dari Kepala Subbag Tata Usaha Kab/Kota se-Bali, Kepala Seksi Pendidikan Islam Kab/Kota se-Bali, Kepala Madrasah, Perencana dan Operator Aplikasi Perencanaan.
I Nyoman Lastra, S.Pd.,M.Ag Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dalam sambutannya memberikan apresiasi Kepala Bidang Pendidikan Islam karena di awal tahun anggaran sudah melakukan kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) karena dengan kegiatan FGD di awal tahun maka tentunya pelaksanaan anggaran tahun 2017 dan perencanan anggaran tahun 2018 dapat terprogram dengan baik sesuai dengan skala prioritas program pendidikan Islam. Dengan perencanan yang baik maka 50 persen pelaksanaan kegiatan yang baik sudah tercapai. Beliau Berharap Fokus Grup Diskusi Data Perencanaan Program Pendis Prov. Bali Tahun 2018 dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Mengingat Satker Pendidikan Islam merupakan Satker yang memiliki Anggaran Yang besar sehingga perencanan yang baik wajib dicapai guna mengejar target Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sedangkan Kepala Bidang Pendidikan Islam Bapak DR. H. Arjiman, M.Pd ketika menyampaikan materi tentang Perencanaan Program Pendidikan Islam yang Berbasis Data menekankan pentingnya data dalam penyusunan anggaran Program Pendidikan Islam yang akurat, tidak ada lagi anggaran yang dibuat berdasarkan keinginan yang tidak didasari data dukung yang relevan, dan penyusunan perencanaan anggaran 2018 harus sesuai dengan regulasi yang ada sehingga target Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terwujud. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah harga mati, “tegas beliau”. Para Kepala Madrasah harus menggunakan Data EMIS, EMIS harus dijadikan sebagai dasar acuan dalam perencanaan program dan anggaran Pendidikan Islam serta harus menjadi referensi utama bagi sistem-sistem informasi lain yang ada di lingkup Pendidikan Islam. “tambah beliau”.
Di kesempatan terpisah Kepala Seksi Sistem Informasi Bidang Pendidikan Islam Bapak Drs. H. Kusnul Hadi, M.PdI mengatakan Seksi yang dipimpinnya memiliki tugas utama dalam membuat data perencanaan yang akurat sehingga di awal tahun sesuai dengan arahan Kepala Bidang Pendidikan Islam beliau langsung melakukan kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) yang menghadirkan 131 peserta. Beliau merasa FGD sangat efektif karena peserta tidak hanya mendengar penjelesan dari narasumber melainkan diajak bersama-sama berdiskusi tentang data perencanaan program Pendidikan Islam yang relevan, efektif dan efisien serta membahas dan praktik langsung penginputan data perencanaan anggaran 2018 pada aplikasi RKAKL. Peserta diajak bersama-sama menganalisis usulan anggaran terkait dengan pengkodean anggaran yang sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAST). Narasumber kegiatan ini juga berasal dari Kasubag Perencanaan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam sehingga beliau yakin kegiatan yang dilaksanakannya ini dapat tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. (hesa)
