(Humas Bali) Guna mewujudkan anggaran yang tepat sasaran dan memiliki dampak yang bermanfaat bagi umat Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Rabu, 23 September 2020 menggelar kegiatan Penelaahan RKA – K/L dan Perhitungan Kebutuhan Belanja Operasional Tahun 2021 Provinsi Bali Tahun 2020 berrempat di b Hotel and Spa Denpasar. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta terdiri dari unsur pejabat eselon IV dan Pelaksana yang membidangi keuangan di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah maupun di PHU Kabupaten Kota se Bali.
Menurut Hj. Aminah, SH selaku ketua panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan digelarnya kegiatan ini adalah untuk menyampaikan informasi yang yang berhubungan dengan proses perencanaan program dan anggaran di Kementerian Agama, sejak tahap persiapan, penyusunan rencana, penetapan rencana serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana yang merupakan suatu siklus dalam manajemen perencanaan secara sistematis. Oleh karena itu, untuk menghasilkan perencanaan yang dapat menghasilkan solusi-solusi tepat sasaran, tepat guna, tepat jumlah, tepat waktu, konprehensif dan berkesinambungan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dalam rangka penyusunan perencanaan keuangan khususnya di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni, S.Ag, M.Si yang dalam arahannya menyampaikan bahwa dalam menyusun program kerja maupun anggaran untuk tahun 2021 harus mampu berinovasi. Pelayanan haji merupakan produk utama dari Kementerian Agama sehingga harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Menteri Agama telah menyampaikan beberapa inovasi dalam penyelenggaraaan haji diantaranya yaitu program manasik sepanjang tahun dan sertifikasi pembimbing ibadah haji, layanan fast track (jalur cepat) keimigrasian. Kalau tahun lalu hanya dinikmati jemaah yang berangkat dari Bandara Soekarno Hatta (DKI, Banten, Lampung, dan Jabar), tahun ini akan dinikmati juga jemaah yang berangkat dari Bandara Juanda Surabaya (Jatim, Bali, dan NTT). Dengan fast track, proses keimigrasian akan dilakukan di Bandara Soetta dan Juanda, sehingga saat tiba di Bandara Jeddah atau Madinah, jemaah tidak perlu antri lama, bisa langsung menuju bus untuk di antar ke hotel. Inovasi lainnya yaitu alokasi kuota untuk prioritas lansia. Di tahun pertama ini, dialokasikan sebesar 1% dari total kuota. Menambah layanan konsumsi di Makkah dari 40 menjadi 50 kali sehingga jemaah bisa fokus pada persiapan ibadah di puncak haji. Menambah layanan Eyab (VIP Lounge) di Bandara Jeddah dan Madinah. Tahun lalu, layanan ini baru dinikmati 55 kloter, terdiri dari 17 kloter di King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah dan 28 kloter di bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. Kemenag mengupayakan ke pihak Arab Saudi agar lebih banyak lagi kloter jemaah haji Indonesia yang bisa menikmati layanan ini. Menambah layanan toilet jemaah haji di Mina. Arab Saudi saat ini tengah membangun 60ribu toilet di Mina. Menag sudah melobbi Menteri Haji Arab Saudi agar memprioritaskan pembangunan toilet tersebut pada kawasan tenda jemaah haji Indonesia. Bertambahnya toilet akan mengurangi antrian jemaah haji.
“Sebagai perencana kita bukan hanya meningkatkan anggaran saja tetapi juga harus sesuai dengan realisasinya dan juga ikut mengawasi atau memantau apa dampak anggaran tersebut bagi masyakarakat” Ujar Marheni.
“Perancang memiliki tanggung jawab memonitor apa yang sudah dirancang apa sudah tepat penggunaan anggaran tersebut dan apakah sudah tepat sasarannya tidak hanya sebatas hanya membuat rancangan saja” tegas Marheni.
Komang Sri Marheni membuka kegiatan ini didampingi oleh Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah dan Kasubbag Perencana, Data, dan Informasi. Kegiatan ini digelar hingga tanggal 25 September 2020 dan Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari pejabat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali.(sn)
