Senin, (11/12/2023), Bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Gedung Wisma Sabha Utama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni menghadiri agenda Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dan Daftar Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Bali.
Agenda ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dan Daftar Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 oleh Presiden RI kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur yang telah dilaksanakan di Istana Negara pada tanggal Rabu, 29 November 2023.
Teguh Dwi Nugroho selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali menyampaikan dalam laporannya bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga penghujung tahun 2023 ini APBN menjadi instrument yang diandalkan dalam menghadapi berbagai dinamika seperti pandemi serta kenaikan harga energi dan pangan.
“APBN menjadi instrument untuk memulihkan masyarakat dan melindungi masyarakat. Di Provinsi Bali APBN telah banyak menghasilkan berbagai output penting dalam mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi” ungkap Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.
Menuju Indonesia Maju, APBN akan selalu mendukung Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan terus membangun fondasi kualitas SDM, infrastruktur dan reformasi lainnya. APBN akan terus menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program prioritas nasional.
Sementara itu Pj Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya yang membuka kegiatan ini scara resmi dalam sambutannya menyampaikan arahan oleh Presiden RI saat penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2024, agar menggunakan anggaran dengan disiplin, efisien dan efektif seperti harus sesuai prioritas, fokus pada hasil, antisipasi ketidakpastian melalui prioritas anggaran, eksekusi di awal tahun, perkuat sinergi dan kerja sama antar program dan antar kegiatan lintas K/L, antar pusat dan daerah, serta antar epemerintahan dengan badan usaha dan menjaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Melalui agenda ini Pj Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya menyampaikan pesan Presiden RI agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 selaras.
S.M Mahendra Jaya berharap semoga arahan dan pesan oleh Presiden RI mampu dilaksanakan secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan untuk program-program pembangunan prioritas nasional, melindungi rakyat dan kelompoik rentan dan memulihkan sekaligus mendorong kemajuan ekonomi, membangun seluruh pelosok daerah serta memenuhi pertahanan dan keamanan.
Selanjutnya dilakukan Penandatangan DIPA secara simbolis oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Penyerahan DIPA yang akan diserahkan telah melalui proses digitalisasi perencanaan penganggaran melalui proses penandatanganan DIPA secara elektronik yang menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA dari semula proses manual 12 tahap menjadi 4 tahap menggunakan aplikasi SAKTI.
Agenda ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Anggita Forkopimda Prov.Bali, Bupati/Walikota se-Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Pejabat dilingkup K/L dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, para kuasa pengguna anggran satuan keja Kementerian/Lembaga.(ca)
