Kejaksaan Tinggi Bali Dampingi Kemenag Bali dalam Pembangunan Gedung SBSN

Denpasar (Kemenag) - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali menggandeng Kejaksaan Tinggi Bali dalam proses pembangunan gedung yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Hal ini diumumkan dalam pertemuan yang diadakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali Selasa (7/5/2024). Pertemuan ini menandai langkah penting dalam upaya penyelesaian proyek pembangunan gedung SBSN di sektor pendidikan, urusan agama dan layanan haji.
Kunjungan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Komang Sri Marheni, bersama timnya termasuk Kabag TU, Kabid Bimas Islam, Kabid Pendidikan Islam, dan Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah, merupakan inisiatif untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk meminta pendampingan hukum guna mengatasi kendala yang muncul di lapangan selama proses pembangunan.
Komang Sri Marheni dalam sambutannya menjelaskan bahwa sebagai antisipasi hambatan yang muncul dalam pembangunan gedung SBSN, sehingga diperlukan dukungan Kejaksaan agar proyek dapat berjalan lancar dan tepat waktu. "Pembangunan pada madrasah, KUA, dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) merupakan proyek kritikal yang memerlukan perhatian dan penyelesaian yang tepat guna memastikan tidak ada kendala yang berarti," ujar Marheni.
Menanggapi hal ini, Ketut Sumedana, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, menyatakan kesiapannya untuk mendukung Kementerian Agama. "Kami bersama tim siap untuk berkoordinasi dan memastikan setiap tahap pembangunan dapat dilalui dengan lancar. Selanjutnya, kami akan mengatur jadwal untuk mendengarkan pemaparan progress pembangunan secara berkala," tutur Ketut Sumedana.
Sumedana juga menambahkan bahwa pendampingan hukum ini bertujuan untuk memastikan proses pembangunan tidak hanya berjalan sesuai jadwal tetapi juga dilaksanakan dengan cara yang adil dan transparan, khususnya dalam pemilihan rekanan.
Pertemuan ini diharapkan akan membuahkan hasil yang positif bagi pembangunan infrastruktur pendidikan dan keagamaan di Bali, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan layanan kepada masyarakat.(sn)