(Humas Bali) Jum’at 27 November 2020 dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Dr. H. Saefudin, M.Ed meluangkan waktunya untuk memberikan Pembinaan kepada Kepala Bidang, Pembimas, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Bali bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.
Hadir juga dalam kesempatan ini perwakilan rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni, S.Ag, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali memiiki integritas yang tinggi melalui merit sistem dan system talenta yang telah diterapkan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas untuk membangun citra Kementerian Agama yang baik.
“Kementerian Agama harus memiliki label WBK dan WBBM layaknya label produk halal, sehingga menuntut ASN nya untuk memberikan pelayanan publik yang prima sesuai standar bagi masyarakat” Ujar Marheni.
Ka Kanwil juga menekankan kepada seluruh ASN pada Kementerian Agama Provinsi Bali agar tidak terjebak pada rutinitas setiap hari, tetapi harus mampu menciptakan inovasi guna meningkatkan kinerja.
Sementara itu Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Dr. H. Saefudin, M.Ed alam arahannya mengapresiasi komitmen dari Kementerian Agama Provinsi Bali dalam mewujudkan satuan kerjanya agar memiliki label Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Komitmen untuk memberikan satker label WBK dan WBBM yang dikaitkan dengan pembuktian halal membuka wawasan saya, konsep halal yang dikaitkan dengan WBK dan WBBM saya dapatkan justru di Pulau Bali. Bagaimana kita mampu menerapkan agar mampu bekerja sesuai dengan syariat Islam dalam mewujudkan Zona Integritas dengan birokrasi bersih melayani” Ujar Saefudin.
Lebih jauh Saefudin juga memaparkan bahwa Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI juga memiliki komitmen untuk menghasilkan smart ASN yaitu ASN yang berkualitas sehingga selaras kiranya visi dari penerapan Zona Integrasi yang diterapkan pada Kementerian Agama Provinsi Bali.
Saefudin menyampaikan hal terkait reformasi birokrasi yang mengarah pada tiga hal yang mendasar yaitu pelayanan publik yang berkualitas, pemerintahan yang akuntabel, dan pemerintahan yang bersih. Selain itu juga disampaikan isu yang saat ini cukup membuat beberapa pejabat struktural gelisah yaitu terkait agenda dari Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan birokrasi dengan penghapusan eselonisasi. Terkait dengan kebijakan ini Biro Kepegawaian kedepannya akan mengembangkan jabatan fungsional. Karena kedepan negara akan fokus pada profesionalitas dalam berkinerja.
Dalam kesempatan ini juga disampaikan sebuah kejutan kecil bagi Saefudin yang bertepatan dengan hari lahirnya. Sedikit kejutan diberikan yang merupakan bentuk perhatian dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, seraya dengan ucapan doa tulus juga bagi beliau.(sn)
