Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali, Dr. Komang Sri Marheni S.Ag, M.Si menekankan bahwa pentingnya setiap satuan kerja harus menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga Kementerian Agama dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang telah diperoleh tahun lalu. Maka dari itu perlu adanya pemahaman unsur-unsur pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK seperti Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), Kecukupan pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
“Setiap satuan kerja wajib melakukan pengendalian intern dalam menyusun laporan keuangan, melakukan self-asesment terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan sesuai dengan ketentuan agar tidak menjadi temuan yang berulang yang dapat mempengaruhi opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita sedang menunggu hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Agama dan opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2021 dari BPK. “ ungkapnya saat memberikan sambutan sekaligus membuka Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Dan Penatausahaan BMN Tahun 2022 di B-Hotel, Jumat, 20 Mei 2022.
Kegiatan yang digelar oleh Sub.Bag. Keuangan dan BMN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali ini dalam rangka mensinergikan antara fungsi perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban untuk mendukung target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang sesuai standar akuntansi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
“Dinamika aturan terus bergerak dinamis. DI tahun 2003 semenjak reformasi keuangan bergulir, Pemerintah pusat telah membangun komitmen yang kuat untuk memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan modern. Di tahun ini, Tahun 2022 aplikasi SAKTI diluncurkan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menggantikan e-rekon-lk. Untuk itu saya minta melalui kegiatan ini sinergikan proses perencanaan, penganggaran penggelolaan dan pelaporan. Satukan Visi, sehingga apa yang kita harapkan dapat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan” tutur Ka.Kanwil
Adapun jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan yang berlangsung 1 hari, Jumat, 20 Mei 2022 adalah sebanyak 70 orang peserta yang berasal dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Provinsi Bali, UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Balai Diklat Keagamaan Denpasar, termasuk juga perwakilan dari stakeholder Kanwil DJPB Provinsi Bali, KPKNL Denpasar dan satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Ka.Kanwil Komang Sri Marheni menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kanwil DJPB Provinsi Bali, KPKNL Denpasar dan satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah memberikan dukungan dalam proses pelaksanaan anggaran, pembangunan fisik, penatausahaan BMN dan juga pelaporan keuangan, sehingga keseluruhan proses tersebut dapat berjalan dengan baik.
“Saya berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan koordinasi dan memberikan pemahaman yang sama, saling bertukar informasi terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan penatausahaan BMN, di jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali serta dengan instansi terkait lainnya, dengan harapan agar tercipta laporan keuangan dan BMN yang sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan” harap Ka.Kanwil pada akhir sambutannya yang didampingi oleh Plt.Sub.Koordinator Keuangan dan BMN, Ida Bagus Gede Arijaya, S.Sos dan Ketua Panitia, Nining Wahyuni, SE, M.M.(CA)
